Pemerintah Indonesia saat ini sedang mentransformasikan salah satu program bantuan dari pembagian beras bernama Rastra ke bantuan sosial dengan pemberian uang bernama BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai). Di program baru ini, penerima bantuan sekarang diberikan uang sejumlah Rp110.000,00 yang dapat ditukarkan dengan beras dan telur di warung khusus. Apakah program ini bisa mendorong terjangkaunya harga pangan?

Dalam rangka meninjau program tersebut, Saya selaku peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) melakukan penelitian program tersebut di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebagai Ibukota dari provinsi yang masih cukup miskin di Indonesia, ternyata  secara fasilitas sudah nampak adanya kemajuan dengan hadirnya berbagai pusat keramaian. Kupang sendiri merupakan kota yang cukup panas dan kering sehingga tidak banyak tumbuhan pangan yang bisa dibudidayakan di kota ini. Maka dari itu mereka sedikit banyak bergantung pada pengiriman dari luar kota. Berdasarkan survei yang saya lakukan di Pasar Inpres terbesar di kota ini, Pasar Naikoten I, para pedagang menyampaikan bahwa sebagian besar komoditas, termasuk beras dan telur, semua dikirim dari Makasar dan Surabaya secara berurutan.


BPNT dan Harga Pangan

Pelaksanaan BPNT di Kupang disambut dengan hangat oleh para penerima. Selain mereka mendapatkan telur, penerima bantuan juga mendapatkan beras dengan kualitas yang lebih baik apabila dibandingkan dengan beras yang didapatkan di program sebelumnya. Selain itu, lokasi warung khusus yang berdekatan dengan rumah mereka membuat pengambilan bantuan bulanan jadi lebih mudah dan praktis. Dengan uang Rp110.000,00, penerima bantuan dapat memilih jenis beras dan telurnya sendiri, sehingga tidak serta merta terjebak dengan bantuan yang berkualitas rendah.

Ibu Esme, salah satu penerima bantuan juga menyatakan bahwa ia senang dengan bantuan ini. Salah satu isu yang diangkat beliau selaku penerima bantuan dan pengelola warung khusus distributor bantuan tersebut adalah pada awal pembagian. Penerima sempat kecewa karena jumlah bantuan beras menurun dari 10-15 kg per bulan menjadi hanya sekitar 9 kg. Hal ini kemudian diluruskan dengan menyatakan bahwa kualitas beras sudah lebih baik dan juga ada telur sebagai bantuan tambahan. Penerima pun, menurut Bu Esme, berusaha sebisa mungkin menyesuaikan perubahan ini.

Apabila kembali kepada kerangka kebijakan yang ada, BPNT menggunakan acuan harga pasar sebagai indikator untuk melakukan transaksi. Jadi, apabila harga beras dan telur semakin mahal, jika ditukar dengan bantuan sebesar Rp110.000,00 akan menghasilkan jumlah bantuan yang relatif semakin sedikit. Untuk itu, penting sekali agar beras dan telur ini dapat dibeli dengan harga terjangkau. Agar bantuan tersebut dapat menghasilkan jumlah beras dan telur yang lebih banyak, sehingga penerima bantuan tidak perlu melakukan penghematan konsumsi. Namun tentunya, sebagai daerah yang belum mampu memproduksi beras dan telur sendiri dan mengimpor beras dari Makassar dan Telur dari Surabaya, tentunya perubahan harga juga perlu diintervensi dari pasar awal komoditas tersebut.


Kolaborasi dan Kerja Sama Turunkan Harga Pangan

Pada akhirnya, kolaborasi antar pemerintah daerah dan juga peran pemerintah pusat sangat penting demi tercapainya harga pangan yang terjangkau. Karena sebenarnya, bukan hanya menguntungkan masyarakat umum, namun juga menjamin keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program bantuannya secara optimal.

CIPS yang tergabung dalam Koalisi Hak Makmur (Hak Makan Murah) mendorong kerja nyata Pemerintah Indonesia untuk dapat mendorong untuk terciptanya harga pangan yang lebih terjangkau. Jadilah satu dari belasan ribu masyarakat Indonesia yang sudah peduli dengan isu ini dengan menyuarakan kepedulian yang serupa. Tanda tangani petisi Hak Makmur dan juga ikuti kegiatan di akun sosial media kami: @hakmakmur


Bagikan   

CERITA TERKAIT STORIES