SIARAN PERS 

Kontak Media : 08111088100

30 Mei 2018 – JAKARTA, Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) bersama dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) sepakat membentuk kemitraan Hak Makan Murah (Hak Makmur). Kesepakatan yang ditandai dengan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara ketiga pihak ini bertujuan untuk memunculkan kepedulian atau awareness di masyarakat mengenai harga pangan di Indonesia yang terbilang mahal.

Harga pangan di Indonesia terbilang tinggi bila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan jumlah produksi pangan di dalam negeri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sementara itu, pemerintah juga memberlakukan pembatasan atau restriksi impor yang berlebihan untuk banyak komoditas pangan. Hal ini akhirnya yang mendorong harga kebutuhan pangan menjadi tinggi dan tidak terjangkau oleh sebagian kalangan.

Kepala Penelitian CIPS Hizkia Respatiadi mengatakan, orang miskin adalah yang paling terkena dampak dari mahalnya harga pangan. Mereka yang penghasilannya rata-rata Rp 300.000 setiap bulan ini bisa menghabiskan lebih dari setengah penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini tentu akan berdampak pada gizi dan kondisi kesehatan mereka. Anak-anak menjadi rawan terkena stunting dan penyakit lainnya.

“Untuk itu diperlukan kerjasama dari berbagai pihak untuk memunculkan kepedulian mengenai harga pangan. Dengan semakin banyak mitra koalisi, kami berharap pemerintah bisa mengevaluasi kebijakan pangan yang berdampak pada tingginya harga pangan di Indonesia,” ungkapnya.

Melalui kemitraan Hak Makmur, semua pihak yang terlibat akan bekerjasama sesuai kapasitas dan keahlian di bidangnya masing-masing demi mendorong agar isu harga pangan tidak hanya dibicarakan di level institusi saja, namun juga kemudian menjadi isu yang hangat dibicarakan di ruang-ruang publik dan juga ruang digital. 

Seluruh Mitra Hak Makmur percaya bahwa setiap rakyat Indonesia berhak atas keadilan ekonomi, termasuk di dalamnya keadilan pangan, yaitu untuk memperoleh makanan yang tidak hanya terjangkau bagi konsumen dan para pedagang kecil, tetapi juga bergizi, khususnya bagi anak-anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, sudah seharusnya makanan tersebut juga diolah dengan cara-cara yang sehat serta mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), sebagaimana yang telah digariskan oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia.

“Sebagai salah satu upaya untuk membangun serta menegaskan komitmen seluruh Mitra Koalisi Hak Makmur, kami menggagas sebuah acara penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU), yang sekaligus juga merupakan acara peluncuran resmi dari kampanye Hak Makmur itu sendiri. Selain menjadi sebuah langkah awal yang konkret, acara ini juga membuka ruang dialog antar anggota Mitra Koalisi Hak Makmur maupun antara anggota dengan pihak-pihak eksternal yang terkait,” jelas Hizkia.

Sekjen APPSI M. Maulana mengatakan, harga pangan yang terjangkau juga akan membawa dampak bagi para pedagang, khususnya pedagang pasar. Penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) pada beberapa komoditas, misalnya saja gula, sudah membuat para pedagang harus menekan harga jual agar bisa mengikuti HET.

APPSI merupakan wadah aspirasi perjuangan pedagang pasar tradisional dalam rangka mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Didirikan pada tahun 2004, saat ini APPSI sudah mempunyai perwakilan di 33 provinsi. Organisasi yang dikepalai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno ini memiliki fokus kerja untuk mensejahterakan para pedagang pasar melalui kebijakan pangan yang berkeadilan.


Bagikan   

CERITA TERKAIT STORIES