Pemerintah sebaiknya membuka peluang untuk sektor swasta untuk mengimpor beras. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya monopoli dan persaingan yang tidak sehat di pasar beras Tanah Air. Selama ini, pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan impor beras hanya Badan Urusan Logistik (Bulog).


Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 103 pasal 9 ayat 1b tahun 2015, Bulog adalah satu-satunya badan yang ditunjuk pemerintah dan berwenang untuk mengimpor beras. Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, monopoli atas beras yang dilakukan Bulog adalah salah satu masalah dalam tata niaga beras. Monopoli ini, lanjutnya, merugikan banyak pihak terutama konsumen yang paling merasakan dampak dari tingginya harga beras di Indonesia.


“Posisi Bulog sebagai pengimpor tidak efektif mengingat Bulog sangat tergantung pada pertimbangan politis dan juga prosedur birokrasi,” jelas Hizkia. Kewenangan yang hanya dimiliki oleh satu pihak pasti akan menimbulkan dampak negatif. Dengan pemain yang itu-itu saja, Hizkia menyatakan tidak akan ada kompetisi yang sehat dalam penyediaan beras di Indonesia. Posisi Bulog sebagai importir tunggal juga harus dipertimbangkan kembali karena beberapa hal lain.

Saat beras impor menjadi alternatif untuk menyediakan beras dengan harga yang lebih terjangkau, Bulog justru gagal memanfaatkan situasi ini sebagai importir tunggal. Waktu terbaik untuk mengimpor beras adalah pada saat harga beras di pasar internasional sedang berada di posisi rendah. Hal ini, kata Hizkia, dikarenakan Bulog tidak bisa mengimpor hanya berdasarkan kondisi pasar. Bulog harus mengikuti pertimbangan politik dan birokrasi pemerintah.


Akibatnya importasi oleh Bulog menjadi kegiatan yang memakan biaya tinggi. Sejak Januari 2010 sampai dengan Maret 2017, Bulog seringkali mengimpor beras dalam jumlah banyak saat harga beras internasional lebih tinggi dari bulan sebelumnya.


Pemerintah sebaiknya fokus memainkan peranannya sebagai regulator dan pengawas serta melakukan verifikasi informasi yang diberikan pihak swasta dan menetapkan kriteria terkait beras yang diimpor. Pihak swasta yang diberi kewenang untuk mengimpor beras harus membuktikan kemampuan mereka untuk menbaca kebutuhan pasar dan membaca situasi di pasar beras nasional maupun internasional.


“CIPS memandang peran Bulog sebaiknya lebih dimaksimalkan dalam distribusi beras untuk korban bencana alam atau situasi darurat lainnya. Peran ini termasuk di dalamnya menyiapkan, mengelola dan mendistribusikannya ke lokasi bencana tersebut,” ujar mantan diplomat Kementerian Luar Negeri ini.


Peran Bulog sebagai stabilisator harga beras sudah dilakukan sejak zaman orde baru. Kewenangannya kemudian diperluas pada zaman Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa pada 2013 lalu. Saat itu Hatta Rajasa mengatakan kewenangan Bulog akan dipersiapkan untuk hal lain terkait daging dan  hortikultura. Peran Bulog sempat dihapus berdasarkan rekomendasi International Monetery Fund (IMF) karena dikhawatirkan menciptakan monopoli.


Bagikan   

CERITA TERKAIT STORIES