Harga garam kembali mengalami peningkatan. Di beberapa pasar di Jakarta, harganya sudah menembus Rp 5.000 per kilogram. Sebelumnya, harga garam berkisar antara Rp 2.000-2.5000 per kilogram. Harga garam dikhawatirkan akan terus mengalami kenaikan, mengingat terbatasnya ketersediaan garam hasil produksi petani garam dalam negeri, menjelang Natal dan Tahun Baru.


Kepala Bagian Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Hizkia Respatiadi mengatakan, untuk mengatasi hal ini, pemerintah harus melakukan upaya menyeluruh dan dimulai dari akarnya. Pemerintah harus menghentikan monopoli impor garam yang dilakukan oleh PT Garam. Monopoli ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat adanya potensi penyalahgunaan izin impor.


“Pemerintah seharusnya menghentikan monopoli PT Garam terkait impor garam. Dibatasinya importasi justru rawan menimbulkan praktek penyelewengan, seperti yang sudah terjadi pada Achmad Boediono. Seharusnya pihak swasta juga diberi kesempatan untuk mengimpor garam, tentu saja dengan pengawasan pemerintah dan mereka yang memiliki kualifikasi yang baik,” tegas Hizkia.


Sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125.M-DAG/PER/12/2015 tahun 2015 pasal 12, impor garam konsumsi hanya dapat dilakukan oleh BUMN yang bergerak di bidang usaha penggaraman. Dalam hal ini, tentu hanya PT Garam yang berhak melakukannya.
Beberapa bulan yang lalu, Direktur Utama PT Garam Achmad Boediono ditangkap karena menyalahi izin importasi garam. Permintaan akan impor garam konsumsi malah disalahgunakan dengan mengimpor garam industri dan menyamarkannya menjadi garam konsumsi.


Terkait dengan naiknya harga garam, belakangan ini, Hizkia menilai langkah pemerintah dengan mengimpor bahan baku garam sebanyak 75.000 ton dari pemerintah tidak tepat. Dengan mengimpor bahan baku, garam tersebut masih harus melewati proses pengolahan dan diberikan yodium sebelum dilepas ke pasar. Hal ini justru memakan waktu dan membuat harga garam di pasaran meningkat.


“Pemerintah seharusnya melakukan langkah efektif dalam mengimpor garam. Kita bisa memilih mengimpor garam yang sudah melewati proses fortifikasi, sudah mengandung yodium. Begitu garam tersebut tiba di Indonesia maka bisa langsung didistrisbusikan ke pasar,” terang Hizkia.


Kelangkaan garam pada pertengahan tahun lalu disikapi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan mengajukan permintaan impor garam. Hal ini ditindaklanjuti oleh Kementerian Perdagangan dengan mengimpor 75.000 ton bahan baku garam konsumsi Australia. Garam impor inilah yang disebut masih butuh pengolahan dan diberikan kadar yodium.  


Terkait swasembada garam yang ditargetkan tercapai pada 2020, Hizkia mengatakan hal tersebut tidak akan bisa dicapai dalam waktu dekat. Rencana ekstensifikasi lahan di sejumlah sentra penghasil garam seluas puluhan ribu meter persegi dianggap mustahil karena kini Indonesia justru mulai kekurangan lahan untuk pertanian.
“Fenomena seperti ini adalah ironi. Di satu sisi pemerintah sangat ingin mencapai swasembada pangan. Tapi di sisi lain pembangunan infrastruktur yang menggerus lahan pertanian sangat gencar dilakukan. Mau tidak mau kita masih harus mengimpor sesuai dengan kebutuhan masyarakat supaya harga garam bisa dijangkau sekaligus memperbaiki kebijakan-kebijakan yang tidak tepat,” ujarnya.


Ekonomi
pangan
garam
harga naik
Bagikan   

CERITA TERKAIT STORIES