Matahari bersinar terik siang hari itu di Indramayu, Jawa Barat. Di tepi sawah milik tuan tanahnya yang berukuran kurang dari satu hektar, Pak Karyo duduk berisitirahat sambil menyeka peluhnya. Dengan ditemani segelas teh hangat, dia mulai bercerita pada kami mengenai kehidupannya sebagai buruh tani di salah satu daerah yang menjadi lumbung beras Nusantara itu.

“Buat orang seperti saya, yang namanya kerja tergantung cuaca. kalau cuaca lagi lumayan, ya saya bisa garap sampai 10 sawah. Bayarannya enggak banyak sih, paling Rp 70.000 per hari untuk tiap sawah. Kerjanya ya enggak setiap hari, pokoknya dari semai benih sampai panen itu kalau dihitung saya kerja 7 hari untuk satu sawah,” kata Pak Karyo.

“Tapi ya sekali lagi tergantung cuaca. kalau lagi bagus, sepuluh sawah tadi setahun bisa aja panen dua kali. Tapi kalau lagi kemarau, atau lagi terlalu banyak hujan kayak sekarang, panennya mungkin hanya sekali setahun. kalau mau lebih bisa aja, tapi pasti diserang hama. Tuan tanahnya enggak mau bayar saya kalau enggak ada hasilnya. Kalau sudah begitu, nanti yang susah akhirnya istri dan tiga orang anak saya,” lanjutnya.

Kehidupan buruh tani seperti Pak Karyo memang sulit, apalagi mengingat penghasilannya yang minim. Jika kita hitung dari penjelasan Pak Karyo, dengan asumsi panen hanya satu kali dalam setahun, seorang buruh tani hanya memperoleh Rp 408.000 per bulan. Menurut standar Bank Dunia, jumlah ini berada di bawah standar garis kemiskinan sebesar USD 1,30 per hari atau minimal sekitar Rp 518.000 per bulan. Belum lagi jika kita mengingat beratnya aktivitas fisik yang harus dijalankan oleh buruh tani ketika harus mencangkul, menanam benih, memberantas hama, dan sebagainya. Bank Dunia mencatat sedikitnya ada 34,3 juta orang yang bekerja di sektor pertanian yang menghadapi tantangan seperti Pak Karyo.

Di tengah ambisi pemerintah dalam mengejar swasembada pangan, orang-orang yang bekerja di dalamnya justru masih berkutat dengan kemiskinan. Mereka pun sulit memperoleh akses layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Program-program pemerintah seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) pun sulit menjangkau mereka yang membutuhkan akibat minimnya anggaran. Sebaliknya, program-program “tradisional” seperti subsidi benih, pupuk, dan beras yang hanya kerap menguntungkan petani kaya dan para agen distributornya justru mendapatkan porsi anggaran dua kali lipat lebih tinggi.

Oleh karena itu, jika pemerintah memang peduli terhadap kemajuan sektor pertanian negeri ini, maka mereka seyogyanya lebih memperhatikan nasib para petani dan buruh tani pra-sejahtera. Sudah tiba saatnya bagi pemerintah untuk memfokuskan perhatian mereka pada program-program yang langsung bersentuhan dengan kesulitan ekonomi yang setiap hari dihadapi oleh orang-orang yang bekerja di sektor pertanian seperti Pak Karyo.


Bagikan   

CERITA TERKAIT STORIES